Pengetahuan kebangsaan Tes PPK
1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, dalam kontek geopolitik bangsa Indonesia adalah...
A. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara sebagai wujud kedaulatan bangsa
B. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh wilayah tanah air Indonesia
C. Ancaman terhadap suatu pulau pada hakikatnya ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara Indonesia
D. bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu milik bersama bangsa
E. bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup
2. Aspek wawasan Nusantara meliputi aspek trigatra yang merupakan aspek alamiah dan aspek pancagatra yang merupakan aspek kemasyarakatan. Yang termasuk aspek kemasyarakatan adalah…
A. Agama
B. Wilayah
C. Penduduk
D. Sumber daya alam
E. Ipoleksosbudhankam
3. Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan. Dalam pelaksanaannya wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.
Salah satu perwujudan wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik adalah…
A. kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan modal dan milik bangsa Indonesia
B. tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi diseluruhdaerah dalam wilayah Indonesia
C. kekayaan di wilayah nusantara secara potensial dan efektif menjadi modal untuk memenuhi kebutuhan
D. wawasan nusantara dapat disampaikan melalui langsung, tidak langsung atau melalui keteladan dan komunikasi
E. dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan barbangsa dan bernegara
4. Ideologi merupakan suatu konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat. Makna Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah …
A. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa.
B. Nilai-nilai dasar dan cita-citanya berasal dari ideologi asing yang lebih bersifat modern.
C. Nilai-nilai dasar ideologinya diciptakan oleh pejabat-pejabat negara yang memiliki kepentingan pribadi dan kelompok.
D. Nilai-nilai dasarnya merupakan konsensus dari nilai-nilai ideologi lain yang dapat berlaku secara universal bagi semua negara.
5. Perhatikan pernyataan berikut!
Setiap warga negara terikat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu setiap warga negara dituntut untuk menaati peraturan tersebut sebagai wujud rasa cinta tanah air dan sebagai bentuk tindakan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Pernyataan tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan nilai Pancasila yaitu nilai …
A. Ketuhanan.
B. Kemanusiaan.
C. Persatuan.
D. kerakyatan.
6. Perhatikan wacana berikut!
Masyarakat Bali yang beragama Hindu selalu mengadakan peringatan Nyepi setiap tahun. Pada saat Nyepi segala aktivitas masyarakat, perdagangan, pemerintahan termasuk wisata dihentikan untuk sementara waktu. Perilaku yang sebaiknya dilakukan ketika kita berada di Bali saat Nyepi adalah …
A. Ikut merayakan Nyepi bersama masyarakat setempat sebagai wujud sikap toleransi.
B. Berpakaian khas masyarakat Bali dan membuat dokumen kegiatan saat perayaan Nyepi.
C. Menyampaikan protes dengan cara yang baik agar kegiatan Nyepi tidak mengganggu pariwisata.
D. Turut menjaga ketenangan lingkungan sekitar masyarakat Bali.
7. Menurut konsep budaya politik subyek, anggota masyarakat umumnya telah memiliki minat terhadap sistem politik khususnya terhadap segi....
a. Input sistem politik
b. Proses sistem politik
c. Output sistem politik
d. Umpan balik sistem politik
Jawaban:
c. Output sistem politik
8. Budaya politik yang telah diakui keberadaannya secara nasional berarti berada pada tahap....
a. Pembentukan
b. Pematangan
c. Mapan
d. Kemunduran
Jawaban:
c. Mapan
9. Unsur yang memiliki peran dominan dalam sistem ekonomi sosialis adalah....
a. Pasar
b. Swasta
c. Privat
d. Negara
Jawaban:
d. Negara
10. Berikut ini yang merupakan pengertian suku bangsa adalah ....
a. Kelompok sosial dengan ciri-ciri paling mendasar berkaitan dengan asal usul daerah.
b. Kelompok masyarakat yang memiliki ciri-ciri tertentu dan tinggal bersama-sama.
c. Penduduk yang telah menetap bertahun-tahun pada suatu wilayah tertentu.
d. Penduduk pada suatu daerah tertentu yang memiliki persamaan nenek moyang.
e. Sekelompok orang dengan ciri-ciri tertentu yang menempati suatu wilayah.
11. Sekumpulan masyarakat yang memiliki kebiasaan dan budaya yang sama disebut ...
a. Warga masyarakat
b. Kelompok masyarakat
c. Suku bangsa
d. Penduduk
e. Ras
12. Berikut ini adalah suku bangsa yang tinggal di Sumatra Utara ....
a. Gumbak Cadek, Simeuleue, Tamiang
b. Minangkabau, Guci, Fak-fak
c. Batak, Nias, Simalungun
d. Melayu, Penghulu, Bunai
e. Enggano, Rejang Lebong, Bonei
13. Bangsa yang dapat disebut sebagai kolonisator pertama adalah Bangsa.....
A. Eropa dan Portugis
B. Portugis dan Spanyol
C. Belanda dan Inggris
D. Yunani dan Portugis
E. Spanyol dan Yunani
Jawaban: B. Portugis dan Spanyol
14. Latar belakang dan faktor pendorong kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Asia adalah sebagai berikut, kecuali...
A. Keinginan menemukan daerah asal rempah-rempah
B. Runtuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki Seljuk yang menyebabkan putusnya hubungan dagang Asia-Eropa
C. Keinginan membuktikan teori Copernicus bahwa bumi bulat
D. Penemuan mesin uap oleh James Watt
E. Rasa tertarik kepada buku karya Marcopolo berjudul Imago Mundi yang
menceritakan kesuburan Asia
Jawaban: D. Penemuan mesin uap oleh James Watt
15. Bangsa Portugis pertama kali mendarat di Indonesia di daerah ...
A. Banten
B. Jakarta
C. Surabaya
D. Maluku
E. Malaka
Jawaban: D. Maluku
WAWASAN KEPEMILUAN
Soal 1: Sebutkan empat partai pemenang Pemilu 1955!
Jawaban:
Partai politik pemenang Pemilu 1955, yaitu: Partai Nasional Indonesia (PNI) Masyumi Nahdatul Ulama (NU) Partai Komunis Indonesia (PKI)
2: Jelaskan penyebab kegagalan Demokrasi Liberal di Indonesia!
Jawaban: Dalam buku Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004 (2005) karya M.C Ricklefs, kegagalan Demokrasi Liberal di Indonesia disebabkan oleh, sebagai berikut: Program kerja tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena usia kabinet yang relatif singkat. Kondisi politik antar partai yang saling menjatuhkan berakibat pada iklim pemerintahan yang tidak sehat. Pemberontakan dan gerakan separatis yang terjadi di daerah-daerah memecah konsentrasi pemerintah. Krisis ekonomi yang dialami oleh bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. Adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di pemerintahan.
3: Sebutkan kabinet-kabinet yang pernah memerintah Indonesia pada masa Demokrasi Liberal! Jawaban: Kabinet Natsir (1950-1951) Kabinet Sukiman (1951-1952) Kabinet Wilopo (1952-1953) Kabinet Ali-Sastroamidjojo I (1953-1955) Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956) Kabinet Ali-Sastroamidjojo II ( 1956-1957) Kabinet Djuanda (1957-1959)
Contoh 1
Status yang dimiliki oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yaitu….
A. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sifatnya Ad Hoc
B. KPU sifatnya tetap, sementara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sifatnya Ad Hoc
C. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sifatnya tetap
D. KPU dan KPU Provinsi sifatnya Ad Hoc, sementara KPU Kabupaten/Kota sifatnya tetap.
Contoh 2
Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu….
A. Melakukan penyusunan dan penetapan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, serta KPPSLN
B. Melakukan penyusunan dan penetapan untuk pedoman teknis dari setiap tahapan pemilu setelah melakukan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah
C. Melakukan perencanaan program dan anggaran serta menetapkan jadwal pelaksanaan
D. Semua jawaban di atas benar
Contoh 3
Sebelum adanya UU No. 15 Tahun 2011, penyelenggaraan dan pengawasan pemilu diatur oleh…
A. UU No. 32 Tahun 2004
B. UU No. 22 Tahun 2007
C. UU No. 12 Tahun 2003
D. UU No. 24 Tahun 2007
Contoh 4
Penyelenggara pemilu wajib melaksanakan pemilu yang berdasar pada asas penyelenggaraan. Berkaitan dengan hal ini, berikut merupakan prinsip penyelenggaran yang tepat adalah…
A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, akuntabilitas, ekonomi, efisiensi, dan efektif
B. Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomi, jujur, dan adil
C. Mandiri, adil, jujur, akuntabilitas, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, kepastian hukum, profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas
D. Mandiri, kepastian hukum, keterbukaan, dan adil
Contoh 5
Letak dari kantor KPU adalah….
A. KPU berkantor dengan Bawaslu yang ada di Jakarta.
B. KPU Pusat berada di Jakarta, KPU Provinsi ada di setiap provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ada di masing-masing kabupaten/kota
C. KPU ada di Ibu Kota Negara RI
D. KPU berlokasi di Provinsi DKI Jakarta
Contoh 6
Banyaknya jumlah anggota dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS adalah…
A. 5, 5, 5, 3, dan 1
B. 7-7/5-5/3-5-3
C. 9, 7, 5, 5, dan 3
D. 5-7/5-5-5-3
Contoh 7
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memiliki sifat hierarkis. Undang-undang yang mengatur ini yaitu UU No. 7 Tahun 2017 pasal dan ayat yaitu….
A. Pasal 10 ayat (1)
B. Pasal 10 ayat (2)
C. Pasal 9 ayat (1)
D. Pasal 9 ayat (2)
Contoh 8
Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penyelenggaran pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD, kecuali….
A. Menyampaikan terkait dengan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
B. Menindaklanjuti atas temuan serta laporan yang disampaikan Panwaslu Kabupaten/Kota
C. Menyusun serta menetapkan tata kerja dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN
D. Melakukan evaluasi serta membuat laporan dari tahapan penyelenggaraan pemilu.
Contoh 9
Pemilihan tim seleksi calon anggota KPU Provinsi di setiap penempatan provinsi yang dibentuk oleh KPU memiliki lima anggota diantaranya dari unsur masyarakat yaitu…..
A. Kepolisian, kejaksaan, dan tokoh perempuan
B. Akademisi, kejaksaan, dan kepolisian
C. Tokoh agama, akademisi, dan pers
D. Akademisi, tokoh masyarakat, dan profesional
Contoh 10
Dasar yang digunakan dalam pengawasan pelaksanaan pemilu sehingga memberikan jaminan untuk pemilu benar-benar dilaksanakan adalah…
A. Prinsip kehati-hatian dan adil kepada seluruh pihak
B. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan
C. Sistem proporsional terbuka
D. Asal penyelenggaraan negara yang baik (Good governance)
Contoh 1
Dalam pembukaan UUD 1945, pengertian hak asasi manusia yang dimaksud di dalamnya adalah….
A. Kebebasan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dipeluk
B. Kemerdekaan sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban dunia
C. Hak menikmati kehidupan sebagai bangsa yang merdeka
D. Hak mengadakan kerjasama dengan negara lain
Contoh 2
Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004, setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil perhitungan suara mendapatkan ancaman pidana yaitu…
A. 18 bulan hingga 3 tahun dan/atau denda sebesar Rp 6 juta hingga Rp 60 juta
B. 6 bulan hingga 3 tahun dan/atau denda sebesar Rp 100 juta hingga Rp 1 milyar
C. 3 bulan hingga 18 bulan dan/atau denda sebesar Rp 600 ribu hingga Rp 6 juta
D. 18 hari hingga 3 bulan dan/atau denda paling besar Rp 6 juta
Contoh 3
Terdapat parpol pengusung pasangan calon dalam pelaksanaan pemilu Kepala Daerah dengan mengajukan lebih dari satu pasangan calon.
Sementara itu, dokumen pencalonan tersebut ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol.
Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004, maka yang akan terjadi adalah…
A. Bergantung terhadap hasil rapat pleno antara KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota
B. Pendaftaran diterima, kemudian diverifikasi oleh DPP
C. Ditolak pada saat proses pendaftaran
D. Pendaftaran diterima lalu diminta melakukan perbaikan setelah masa perbaikan
Contoh 4
Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu Kepala Daerah diatur oleh….
A. UU No. 22 Tahun 2007
B. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005
C. PP 6 Tahun 2005
D. UU No. 32 Tahun 2004
Contoh 5
Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap yaitu..
A. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
B. Rapat Pleno
C. Rapat Rutin
D. Legislatif (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota)
Contoh 6
Ketua KPU Provinsi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya yaitu…
A. DPRD
B. Rapat Pleno
C. KPU Pusat
D. Gubernur
Contoh 7
Ketua KPU Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya terhadap….
A. KPU Provinsi
B. Rapat Pleno
C. Rapat Rutin
D. KPU Pusat
0 Comment for "Latihan Soal Tes CAT PPK Pengetahuan Kebangsaan dan Kepemiluan"